Notification

×

Iklan

Image

Iklan

Image



PERKEMBANGAN COVID-19 DI INDONESIA




Dukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Anggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto Lakukan Kunjungan Kerja Ke Bandara Udara Cirebon

Minggu, 08 Agustus 2021 | 11.52 WIB Last Updated 2021-08-08T04:52:55Z

Nang



Barakreportase.com, Cirebon-Dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat di masa pandemik, Anggota Komisi V DPR RI H.Bambang Hermanto SE melakukan kerjasama Program Padat Karya dengan Direktorat jenderal perhubungan udara di bandara Udara Cirebon Jawa barat, Sabtu (07/08/2021). 



Dalam hal ini, Anggota Komisi V DPR RI H.Bambang Hermanto SE Mendukung Program Padat Karya yang bertema " Program pemulihan Ekonomi Nasional Kementrian Perhubungan Perran serta Ditjen Perhubungan Udara Dalam Peningkatan Perekonomian masyarakat melalui kegiatan pendukung Program Padat Karya".


 

Kunjungan lapangan yang merupakan lanjutan dari kegiatan Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang V DPR RI ini, Bambang Hermanto didampingi langsung oleh Pimpinan Bandara Udara Penggung / Bandara Udara Cakrabuwana Cirebon beserta Pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dwi Afrianto CH sebagai PLT Direktur Keamanan dan Penerbangan) Dan Lanud Sugiri Sukani yang diwakili oleh Kadisops Lanud Sugiri Sukani, Mayor Lek Dedi, S.T. M.Si. Dan Pos TNI AU Penggung. Hadir pula diantaranya adalah Perwakilan dari AirNav Indonesia. 


Direktur Jenderal Perhubungan Udara melalui Plt. Direktur Keamanan dan Penerbangan, Dwi Afrianto CH, mengatakan, dalam kegiatan padat karya ini ada 8 jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu Pemotongan Rumput Air strip;

Pembersihan Saluran;

Pengecatan dan Pembersihan Terminal;

Pengecatan dan Pembersihan Gedung Kantor & Gedung Operasional;

Pengecatan Marka Runway;

Perbaikan Jalan Lingkungan;

Pembersihan Pagar Pengaman Bandara;

Pembuatan Saluran Drainase Bandar Udara dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan dilingkungan Bandar Udara,Terangnya.


"Kementerian perhubungan sendiri melakukan kegiatan padat karya di 29 Provinsi dan 123 Kabupaten/Kota dengan nilai anggaran sebesar Rp 24.08 Milyar. Ini untuk menyerap 6902 tenaga kerja seluruh Indonesia, lanjutnya. Hingga 31 Juli 2021, yang terealisasi baru 15 Provinsi dan 27 Kabupaten/kota, dengan serapan 2.019 tenaga kerja dan anggaran Rp 3,46 Milyar,"Ujar Dwi Afrianto.



Anggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto SE dalam kunjungannya menuturkan, kunjungan kerja adalah merupakan bagian dari tugas konstitusionalnya sebagai Anggota DPR RI terkait anggaran dan pengawasan.



"Padat Karya merupakan program pemerintah yang harus kita dukung dan kita Dituntut untuk memberikan stimulus kepada masyarakat untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bisa dipadatkaryakan. Tujuannya adalah membantu,"Kata Bambang Hermanto.


Ia menjelaskan, program pemulihan perekonomian Nasional harus didukung bersama, agar masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan dalam mata pencaharian, kesulitan pendapatan, dengan diberikannya program padat karya ini, bisa membantu masyarakat setempat sehingga mendapatkan penghasilan, Jelasnya.



Lanjut Bambang Hermanto, program ini sambungan dari program PUPR. Di PUPR ada pelatihan Bina Konstruksi. Tujuannya adalah pertama untuk sertifikat, memberikan pelatihan ke pada masyarakat yang memang punya keahlian di bidang (per)tukang (an), dia diberikan teori, pelatihan, kemudian diberikan sertifikat. Orang-orang yang sudah disertifikasi tujuannya memang untuk dipekerjakan di Padat Karya.Terimakasih kepada Ditjen Perhubungan Udara yang telah sedikitnya mengurangi beban masalah akibat Pandemik yang dialami masyarakat saat ini. 



"Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terimakasih, yang sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat, dan juga sudah berkontribusi untuk membantu penghasilan masyarakat sekitar nya"Ucapnya.



Anggota komisi V DPR RI Bambang Hermanto Menambahkan, Program Padat Karya menurut laman Kemenkeu, Padat karya tunai (Cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.kata dia.



"Pelaksanaan program padat karya di lingkungan Kementerian Perhubungan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan," Pungkas Bambang Hermanto.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update
close
Banner iklan disini