Notification

×

Iklan

Iklan

Gedung DPRD Indramayu Dibanjiri Massa Aksi, Ketua FKPPI Indramayu: Tidak Cukup Ditunda, RUU HIP Harus Dibatalkan!

Senin, 13 Juli 2020 | 18.44 WIB Last Updated 2020-07-13T14:52:25Z
Massa aksi saat serukan aspirasi di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu. (Foto: Red)
Penulis: Nanang Asmari | Editor: Ilham Gunawan

Barakreportase.com, Indramayu - Sejumlah massa anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (FKPPI) Indramayu bersama OKP dan LSM se-Kabupaten Indramayu mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Indramayu untuk menyampaikan aspirasinya tentang penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Senin (13/7/2020).

Dalam hal ini, massa aksi dari FKPPI yang dikomandani oleh Asep Mahmud, bergerak mulai pukul 09.00 WIB dari titik Area Sport Center Indramayu, kemudian menuju Gedung DPRD Kabupaten Indramayu.

Peserta massa aksi berbaris di halaman Kantor DPRD Kabupaten Indramayu dengan membawa berbagai macam perangkat aksi, yakni seperti sepanduk bermuatan penolakan RUU HIP dan teatrikal keranda bertuliskan "RUU HIP Kita Kubur!".

"Unjuk rasa ini kami lakukan untuk menolak RUU HIP, dilakukan di satu titik, yaitu gedung DPRD Kabupaten Indramayu," kata Asep Mahmud.

Asep menjelaskan, unjuk rasa tersebut dimaksudkan sebagai protes terkait belum adanya pembatalan RUU HIP. Selain itu, dikhawatirkan hal tersebut akan mengganggu kondusifitas negara.

"Jadi, info yang kami terima, bukan dibatalkan menyeluruh, tetapi hanya dipending sementara. Berangkat dari hal tersebut, maka kami FKPPI dengan tegas menolak keputusan tersebut. RUU HIP harus dihentikan. Pasalnya, kami berkeyakinan akan ada kegaduhan jika tetap dilanjutkan," tegasnya.


Massa aksi saat berjalan menuju gedung DPRD Kabupaten Indramayu. (Foto: Red)

Sementara itu, Asep mahmud menguraikan tuntutan yang berisikan 5 poin utama tujuan aksi tersebut, di antaranya:

Pertama, pihaknya menolak dengan tegas tentang pembahasan RUU HIP, baik perubahan nama, istilah maupun dalam bentuk apapun, serta menghentikan pembahasan secara total, karena dinilai akan melemahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

Kedua, Pancasila dengan kelima silanya harus dipertahankan, termasuk TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, agar tidak berkembangnya ajaran komunis yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Ketiga, pihaknya mendesak anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk dapat menyampaikan kepada DPR RI untuk mencabut RUU HIP dari Program legislasi Nasional (Prolegnas), sehingga tidak akan dibahas kembali di kemudian hari. Karena dapat menimbulkan konflik baru dan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan NKRI.

Keempat, pihaknya meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas pelaku dan Inisiator pengajuan RUU HIP.

Lalu, pihaknya menolak dengan tegas setiap upaya baik secara nyata maupun secara terselubung untuk melemahkan Pancasila, di mana Pancasila yang jelas merupakan daya tangkal untuk setiap ancaman, tantangan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan keutuhan NKRI.

Pihaknya pun mendesak pemerintah agar menolak membahas RUU HIP yang menimbulkan kekalutan. Mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas yang terukur sebelum terjadi kondisi buruk, yakni timbulnya kekacauan yang mungkin terjadi, dan kondisi tersebut berpotensi ditunggangi berbagai pihak yang memang menginginkan kekacauan pada situasi apapun. Termasuk untuk mencabut Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur tentang pendirian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

1 komentar:

×
Berita Terbaru Update