Notification

×

Iklan

Iklan

Pilkada 2020, Bawaslu Duga Kampanye Metode Daring Berpotensi Rawan Terjadinya Pelanggaran

Minggu, 14 Juni 2020 | 17.05 WIB Last Updated 2020-06-14T10:15:26Z
Penulis: Sahri Mulyana | Editor: Ilham Gunawan
Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja. (Foto: Dok Bawaslu)

Barakreportase.com, Jakarta
- Wacana terkait kampanye menggunakan metode dalam jaringan (daring) yang akan dilaksanakan pada tahapan Pilkada 2020 dan berlangsung selama pandemik COVID-19, dinilai oleh Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dapat membuat kerawan terjadinya pelanggaran. Hal tersebut sebagaimana dari hasil pemetaan Bawaslu.


Bagja mengatakan, potensi pelanggaran dalam kampanye atau rapat umum melalui daring berpotensi besar terjadi, karena metode daring tersebut bisa dijadikan sarana untuk mempengaruhi pilihan politik si pemilih, Minggu (14/6/2020).

"Kami memetakan adanya potensi pelanggaran jika kampanye dilakukan secara daring," ujar Bagja seperti dihimpun barakreportase.com saat menjadi narasumber dalam acara bertajuk 'Peranan Negara Dalam Menghadapi Masalah Pandemic Covid-19', yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Al Izhar Indonesia (UAI) dan turut diikuti oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto dan Rektor UAI Asep Saefuddin.

Menurutnya, untuk mengikuti daring yang notabene menggunakan pulsa, berpeluang menjadi modus bagi oknum pasangan calon (paslon) mempengaruhi pemilih. Kesempatan itulah, lanjut Bagja, akan digunakan bagi oknum paslon memberikan biaya pulsa atau hadiah bagi peserta yang bisa menjadi calon pemilihnya.

Bagja menambahkan, kegiatan kampanye daring ini sebenarnya rencana KPU guna membatasi jumlah massa yang boleh hadir dalam kampanye Pilkada Serentak 2020. Atas hal ini, bukan tidak mungkin metode kampanye melalui daring akan dilakukan guna menghindari kerumunan massa, untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.

"Nah ini PR (pekerjaan rumah) bagi pengawas pemilu atau pilkada nantinya. Apakah itu termasuk politik uang (uang pulsa dan hadiah bagi peserta daring) atau bukan," tutur Bagja.

Tindakan tersebut, menurutnya, dapat menjadi modus baru oknum paslon melakukan politik uang, Bagja meyakinkan, pengawas harus bisa menanggulangi hal itu dengan menyesuaikan metode-metode yang ada.

"Ini yang harus kita pecahkan ke depan solusinya," pungkasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update