Notification

×

Iklan

Iklan

KPK Sebut Ada Pemborosan Rp 30 Miliar di Program Kartu Prakerja

Jumat, 19 Juni 2020 | 17.13 WIB Last Updated 2020-06-19T10:17:38Z
Redaksi | Editor: Ilham Gunawan
Ilustrasi kartu Prakerja. (Foto: Istimewa)

Barakreportase.com, Jakarta
- Terkait pengadaan face recognition program Kartu Prakerja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) temukan potensi pemborosan sebanyak Rp 30 miliar.


Diketahui, fitur tersebut ada dalam program kartu prakerja untuk memvalidasi identitas peserta.

Face recognition ini tidak perlu, cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan,” kata Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di kantornya, dikutip tempo.co, Jumat (19/6/2020).

Dalam manajemen pelaksana atau PMO Kartu Prakerja, dikatakan Pahala, membutuhkan biaya Rp 5.500 untuk pengidentifikasian wajah setiap peserta. Dengan estimasi peserta yang mencapai Rp 5,6 juta, maka diperkirakan butuh biaya sekitar Rp 30,8 miliar.

Pahala menyebutkan, manajemen pelaksana prakerja cukup menggunakan NIK di e-KTP untuk memvalidasi data tersebut. 

Menurutnya, data NIK sudah bisa memastikan tak ada data ganda untuk setiap peserta. KPK merekomendasikan fitur ini ditiadakan.

“Penggunaan NIK sebagai identifikasi sudah memadai, tak perlu dilakukan penggunaan face recognition,” pungkasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update