Notification

×

Iklan

Iklan

Pakar: Syarat Penerapan New Normal Harus Ada Perlambatan Kasus Positif Covid-19

Kamis, 28 Mei 2020 | 09.41 WIB Last Updated 2020-05-28T03:29:23Z
Redaksi | 
Editor:
Ilham Gunawan
Ilustrasi pemilu di tengah pandemi. (Foto: Dok. Vice)

Barakreportase.com, Jakarta
- Rencana pemerintah untuk menetapkan situasi new normal pada saat ini memunculkan sejumlah persoalan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah. Termasuk keputusan pemerintah dalam memutuskan untuk menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020, merupakan bagian dari normalitas baru (new normal) yang tengah dipersiapkan untuk diterapkan.

"Kalau merujuk pada ketentuan yang ditetapkan WHO, ada beberapa prasyarat yang cukup ketat untuk sebuah negara bisa menerapkan konsep new normal," kata Hurriyah dalam diskusi daring, Rabu (27/5/2020).

Menurut Hurriyah, saat ini perlambatan kasus COVID-19 di Indonesia belum terlihat. Sementara ia menjelaskan, bahwa salah satu syaratnya (penerapan konsep new normal), yaitu adanya perlambatan kasus positif COVID-19.

"Belum lagi kemungkinan lonjakan setelah lebaran ini karena ada arus mudik," ujarnya.

Selain itu, kaitannya dengan pilkada, Hurriyah melihat pemerintah juga belum melibatkan masyarakat dengan cara mendengarkan dan memperhatikan aspirasi yang disampaikan. Sedangkan ia menganggap, salah satu syarat penting yang diabaikan pemerintah adalah belum dilibatkannya masyarakat dalam memberi masukan terkait proses masa transisi ke new normal.

"Banyak sekali teman-teman dari pegiat pemilu, opini-opini atau bahkan pendapat yang disampaikan untuk penundaan pilkada tapi kok sepertinya ini tidak cukup didengar kalau kita lihat hasil keputusan untuk menyelenggarakan pilkada hari ini," ucapnya.

Karena itu, ia turut mendukung adanya petisi yang digagas oleh para pegiat pemilu terkait penundaan pilkada hingga 2021. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan warga negara dilibatkan dalam memberi masukan, seperti halnya pilkada, untuk ikut serta di dalam urusan-urusan publik.

Sebelumnya sejumlah pegiat pemilu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat menggagas sebuah petisi di laman Change.org mendesak agar pilkada serentak ditunda hingga 2021. Pendiri sekaligus Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengungkapkan bahwa alasan perlu ditundanya pilkada serentak hingga 2021 lantaran pandemi COVID-19 saat ini masih dalam kondisi yang berbahaya dan mengancam kesehatan masyarakat.

"Jadi kalau kemudian ada upaya-upaya untuk menimbulkan bahwa ini sebetulnya sudah membaik dan sudah saatnya kita melakukan kegiatan kembali sekalipun itu dengan protokol covid yang ketat itu saya kira kesimpulan yang terlalu dini," kata Hadar dalam diskusi daring, Rabu (27/5/2020).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update