Notification

×

Iklan

Iklan

New Normal Pendidikan, Wakil Ketua Komisi X: Kebijakan Pembukaan Sekolah Harus Dibedakan Antarwilayah

Jumat, 29 Mei 2020 | 21.36 WIB Last Updated 2020-05-29T14:39:12Z
Redaksi | Editor:
Ilham Gunawan
Ilustrasi peserta didik di tengah pandemi Corona. (Foto: Republika)

Barakreportase.com, Jakarta
- Terkait kebijakan pembukaan sekolah, ditegaskan Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian, sebaiknya dibedakan antarwilayahnya. Jika memang sekolah ingin dibuka, harus dipastikan hanya untuk zona hijau. Adapun prioritas pertama adalah keselamatan siswa, guru, dan juga keluarganya. Sedangkan mengenai ketuntasan kurikulum adalah nomor dua. 

"Untuk sekolah-sekolah yang telah dibuka, kita harus menerapkan standar-standar pendidikan baru yang berbeda dengan sebelum COVID-19. Misalkan untuk sarana dan prasarana, harus memenuhi kebutuhan sanitasi, seperti adanya toilet yang bersih, tempat cuci tangan dengan sabun, dan fasilitas UKS yang memadai," kata Hetifah seperti dikutip Republika.co.id, Jumat (29/5/2020).

Kelas yang ada juga, lanjut Hetifah, harus sesuai dengan protokol COVID-19, yakni seperti kursi dan bangku yang berjarak. Untuk sekolah yang belum dapat memenuhi standar-standar di atas, menurutnya lebih baik untuk tidak dipaksakan dibuka dahulu. Kemudian untuk standar pendidik dan tenaga pendidikan juga harus disesuaikan. 

Hetifah menegaskan, bahwa Guru diharapkan dapat menjadi pihak yang secara aktif dalam memantau keadaan murid-muridnya dan aktif mensosialisasikan gerakan hidup sehat kepada siswa dan orangtua murid.

"Tenaga UKS juga harus dioptimalkan. Mereka harus secara aktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan tiap muridnya setiap pagi sebelum masuk sekolah," ujarnya.

Hetifah yang juga seorang politikus Partai Golkar tersebut berharap, agar arah kegiatan belajar mengajar kedepannya dapat mengkombinasikan antara tatap muka dan virtual. Sehingga dapat meminimalisir adanya kontak langsung dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Selain itu, Kemendikbud juga harus terus menggencarkan program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah termasuk orangtua agar hal ini dapat berjalan efektif.

Sedangkan mengenai peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, Hetifah menuturkan, bahwa ketersediaan akses internet merupakan hal yang mutlak. Oleh karena itu, Kemendikbud dituntut untuk terus bekerjasama dengan Kemenkominfo dalam menyediakan akses internet hingga ke pelosok. Ia menginginkan agar hal ini dapat menjadi prioritas untuk didorong satu-dua tahun ke depan agar tidak ada lagi golongan yang termarjinalkan.

"Sebelum hal itu terwujud, Kemendikbud harus memikirkan program-program afirmasi bagi mereka, seperti program-program TVRI dan RRI, pendampingan guru ke rumah, dan lain-lain," tegas Hetifah.

Selanjutnya, Kemendikbud juga diharapkan Hetifah untuk dapat belajar dari best practices negara lain yang telah memulai kembali kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengambil pelajaran dan tidak memulai dari nol. Sebagai contoh, di beberapa negara bagian di Australia, murid-murid hanya masuk seminggu sekali sesuai jadwalnya, dan hanya sebentar seperti ambil rapot.

"Hal ini hanya agar guru dapat mengevaluasi keberjalanan pembelajaran daring yang telah dilakukan seminggu kebelakang, dan memberikan arahan untuk seminggu kedepan. Pertemuan antar-murid sangat diminimalisir," pungkasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update