Notification

×

Iklan

Iklan

Social Distancing, Bawaslu Kabupaten Indramayu Gelar Rakor Secara Virtual

Minggu, 05 April 2020 | 01.55 WIB Last Updated 2020-04-26T22:37:39Z
Editor:
Ilham Gunawan
 | Reporter: Nanang
Rapat daring dengan Panwas non-aktif se Indramayu. (Foto: facebook/Bawaslu Kab. Indramayu)

BARAKreportase.com, Indramayu
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu melakukan Rapat Koordinasi secara virtual melalui video conference yang diikuti oleh Panwas Kecamatan non-aktif se Kabupaten Indramayu, pada Jum'at (3/4/2020).


Rapat koordinasi secara daring tersebut, dilakukan berdasarkan anjuran pemerintah terkait upaya tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi non-farmasi atau memperlambat pandemi (social distancing) Covid-19.

Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Indramayu dalam menjelaskan situasi dan kondisi ke depan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa pasca dinon-aktifkan per tanggal 1 April 2020 berdasarkan surat edaran Bawaslu RI Nomor 0255/K.BAWASLU/TU.00.01/III/2020.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu Nurhadi, menjelaskan tentang kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penundaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

"Selain membahas tentang penon-aktifan (Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa), Rakor ini juga membahas tentang hasil putusan rapat yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, KPU, DKPP, Kemendagri serta Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2020 yang lalu. Selain itu, juga membahas terkait relokasi dana Pilkada Serentak yang belum terpakai untuk penanganan pandemi virus Covid-19," ujarnya.

Nurhadi menuturkan, sementara menunggu dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020, diperlukan adanya langkah-langkah taktis dalam rangka pengendalian dan akuntabilitas penggunaan dana hibah dalam masa penundaan Pilkada Tahun 2020 ini.

"Menyangkut pengendalian dan akuntabilitas penggunaan dana hibah, kegiatan pengawasan maupun kegiatan dukungan administrasi, selama masa penundaan akan dibatasi," kata dia.

Lanjut Nurhadi, terkait langkah-langkah yang akan diambil, di antaranya berupa menginventarisir kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan hingga 24 Maret 2020 di Kecamatan, serta melakukan verifikasi dokumen terkait pertanggung jawaban keuangan.

"Selain itu, melakukan cash opname dan menyusun laporan penggunaan dana hibah sampai dikeluarkannya Perpu tentang penundaan Pilkada Tahun 2020, termasuk melengkapi pertanggung jawaban dana hibah," pungkasnya.
×
Berita Terbaru Update