Notification

×

Iklan

Iklan

Pilkada Serentak, KPU dan Bawaslu: Paling Memungkinkan September 2021

Senin, 06 April 2020 | 21.29 WIB Last Updated 2020-04-06T20:28:56Z
Editor:
Ilham Gunawan
 | Redaksi
Foto: Istimewa

BARAKreportase.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertimbangkan  beberapa opsi terkait nasib pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang seharusnya berlangsung pada 23 September 2020 mendatang, namun tertunda lantaran situasi pandemi virus corona atau covid-19, Senin, (6/4/2020).
Opsi yang dipertimbangkan KPU, salah satunya yakni menunda pelaksaan Pilkada Serentak selama setahun atau hingga September 2021. Opsi ini menjadi pertimbangan pilihan lantaran belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
"Opsi yang paling memungkinkan adalah penundaan satu tahun. Dilaksanakan September 2021," kata Ketua KPU, Arief Budiman, pada Minggu, (29/3/2020).
Menurutnya, penundaan Pilkada bukan kewenangan KPU. Namun, pihaknya telah menyampaikan dua usulan terkait penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) Pilkada, yakni untuk diberikannya  kewenangan terkait penundaan dan melanjutkan kembali tahapan pemilihan, serta menyangkut waktu pelaksanaan.
Di sisi lain Arief menyebutkan, bahwa penundaan pelaksanaan Pilkada akan berdampak pada banyak hal, termasuk menyangkut sinkronisasi data pemilih yang sudah dikerjakan KPU saat ini, risikonya akan menjadi tidak berlaku lagi karena penundaan selama setahun, tentu, menurutnya, akan terjadi perubahan data pemilih.
Sebelumnya KPU juga sempat mengusulkan 3 opsi tentang pelaksanaan Pilkada Serentak yang akhirnya ditunda, meski Arief juga mengakui, bahwa jika perhitungan tahapan tersebut ditunda selama 3 bulan, maka pelaksanaan pemungutan suara pun akan mundur tiga bulan atau pada Desember 2020.


Namun, lanjutnya, bulan Desember dirasa masih sangat riskan, lantaran belum diketahui secara pasti kapan wabah corona akan berakhir. Pihaknya (KPU) khawatir, dengan waktu yang belum pasti tersebut, pelaksanaan Pilkada akan kembali mundur.
Demikian pula jika harus mengambil opsi pelaksanaan digelar pada Maret 2021, KPU mempertimbangkan pendapat yang menyebut wabah corona baru akan berakhir pada Oktober 2020.
"Untuk sementara, opsi penundaan Pilkada selama setahun menjadi opsi yang paling masuk akal dibanding opsi lainnya. Awalnya kita mau Juni 2021, namun jika penundaan dilakukan berkali-kali, dikhawatirkan tidak cukup ruang," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, terkait penundaan pelaksanaan Pilkada serentak hingga setahun, menurutnya, merupakan opsi yang paling aman, melihat situasi penanganan virus covid-19 yang saat ini belum selesai.
"Dari 3 opsi yang diusulkan oleh KPU, Kami melihat situasi terkini yang belum tahu sampai kapan (musibah) covid-19 selesai, maka paling aman yang 29 September 2021. Jadi, penundaan selama setahun," katanya, Jum'at (1/4/2020).
Bawaslu juga meminta Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu sebagai landasan hukum waktu pelaksanaan pemungutan suara akibat penundaan tersebut.
"Harapan kami sebagai penyelenggara, harus segera adanya Perpu, sehingga menjamin kepastian pengeluaran keuangannya dan KPU juga ada kepastian hukum merencanakan kapan dilanjutkan kembali tahapan pemilihan ini," tegasnya.
×
Berita Terbaru Update