Notification

×

Iklan

Iklan

Perludem Usulkan Pembiayaan Pilkada Serentak Pasca-Ditunda dengan Menggunakan Dana APBN

Jumat, 03 April 2020 | 22.43 WIB Last Updated 2020-04-03T19:44:59Z
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni

BARAKreportase.com, Jakarta - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 yang rencananya ditunda berdasarkan hasil Rapat Pembahasan yang diikuti oleh Komisi II DPR, Kemendagri, KPU, DKPP dan Bawaslu mendapatkan apresiasi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Akibat penundaan tersebut, Pemerintah diharapkan untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti UU tentang Pilkada. Perludem pun mengingatkan, agar penyusunan Perppu dilakukan secara terbuka dan partisipatoris.

Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni, ikut memberikan saran terkait pembiayaan penyelenggaraan Pilkada pasca-penundaan agar menggunakan APBN dan bukan dari APBD untuk menghindari terjadinya kendala.

“Pilihan yang diambil untuk merelokasi anggaran Pilkada 2020 menjadi dana penanganan Covid-19, merupakan pilihan darurat yang harus diambil. Pasalnya, bahaya yang dihadapi saat ini memerlukan upaya maksimal agar bisa tertangani dengan baik,” ujar Titi, Selasa (31/3/2020).

Menurutnya, untuk menghindari kompleksitas penyusunan anggaran Pilkada di 270 wilayah, perlu menggunakan dana APBN bukan APBD. Sebab, perbedaan pandangan antara DPR, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara Pemilu di daerah, lanjutnya, menjadi penyebab utama terjadinya kendala.

“Biasanya, hal itu banyak terjadi akibat perbedaan pandangan antara DPR, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara Pemilu di daerah. Belum lagi karena merujuk kemampuan keuangan daerah, maka terjadi perbedaan antara alokasi anggaran satu daerah dengan daerah lainnya,” lanjut Titi.

Titi juga menambahkan, bahwa dalam penyusunan anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD, tidak jarang potensi politisasi terjadi. Menurutnya, diperlukannya kesetaraan dan keadilan antar daerah guna memastikan tidak adanya kendala serta politisasi anggaran. (red)




Editor: Ilham Gunawan
×
Berita Terbaru Update