Notification

×

Iklan

Iklan

Covid-19, Pemudik Sepeda Motor Dilarang Bawa Penumpang

Minggu, 05 April 2020 | 15.36 WIB Last Updated 2020-04-06T08:17:53Z
Editor:
Ilham Gunawan
 | Redaksi
Ilustrasi pengendara mudik


BARAKreportase.com, Jakarta - Ada sejumlah kebijakan baru untuk mengurangi penyebaran virus corona atau Covid-19 pada saat mudik lebaran oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu melarang sepeda motor membawa penumpang dan mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

“Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat oleh polisi lalu lintas dan Kementerian Perhubungan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin, pada Minggu (5/4/2020) di Jakarta.

Namun dalam keterangan resmi tersebut, tidak menjelaskan mekanisme tindakan di lapangan. Selain itu, tidak dijelaskan bagaimana cara membedakan pengemudi sepeda motor yang pemudik dan bukan. 
Kebijakan baru tersebut diluncurkan setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, telah meneken Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam Permenkes tersebut menyebutkan daerah yang melaksanakan PSBB disebutkan, akan menerapkan enam kebijakan utama.

Keenam kegiatan tersebut adalah pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kebijakan ini tidak hanya hanya berlaku untuk penumpang kendaraan pribadi, namun juga kendaraan umum ikut dibatasi. Pada bus misalnya, dengan kapasitas 50 orang, maka hanya boleh diisi setengahnya. Harga tiket pun akan dinaikkan dari harga semula.

Ridwan juga mengatakan bahw setiap orang yang melaksanakan mudik juga diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri, selama 14 hari setelah kedatangan di kota kelahirannya, dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali.

Diwajibkan pula bagi Pemerintah Daerah untuk mendirikan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.

Lanjut Ridwan, saat ini, pihaknya dan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian Negara RI, dan lembaga lainnya tengah mengerjakan buku panduan yang akan menjadi standar operasional prosedur (SOP), guna implementasi langkah-langkah tersebut. Audiensi Publik juga akan diadakan sebelum Buku Panduan diluncurkan. 

“Langkah-langkah dan peraturan yang berlaku akan berlaku selama dua bulan, sampai akhir wabah dan akan ditinjau secara teratur,” tutupnya.
×
Berita Terbaru Update