Notification

×

Iklan

Iklan

Bawaslu Setujui Usulan KPU, Penyelenggara Menjadi Pengusul Isi Perpu Terkait Pilkada Serentak

Minggu, 05 April 2020 | 19.01 WIB Last Updated 2020-04-06T08:17:02Z
Editor:
Ilham Gunawan
 | Redaksi
Foto: Istimewa


BARAKreportase.com, Jakarta -  Terkait ditundanya pelaksaanaan Pilkada Serentak akibat pandemi Corona, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampaikan dua usulan terkait penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Pertama, kewenangan terkait penundaan dan melanjutkan kembali tahapan pemilihan ini," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtualnya, Minggu (5/4/2020).

Ia mengatakan bahwa usulan pertama terkait penentuan penundaan dan kelanjutan tahapan pemilihan. 

Kewenangan ini, sambung Arief, terkait dengan pasal 120-122 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pilkada yang menurutnya perlu diatur. Lalu yang kedua, Arief mengusulkan KPU agar diberi kewenangan menetapkan jadwal pilkada yang tertunda itu.

"Kemudian yang kedua kapan pemilihan kepala daerah ini akan dilanjutkan lagi waktunya," ujar Arief.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, juga menyampaikan hal yang sama, bahwa penyelenggara pemilu akan membuat isi perpu lebih komprehensif. Ia juga meminta pemerintah dan DPR memperhatikan rekomendasi tersebut. 

"Saya setuju usulan supaya penyelenggara jadi pengusul isi perpu," kata Bagja.

Dalam forum yang sama, usulan tersebut juga disampaikan Titi, perihal penentuan jadwal pilkada semestinya diserahkan kepada KPU.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, mengungkapkan bahwa usulan ini juga sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh pihaknya.

"Perpu sebaiknya hanya mengatur klausul umum, misalnya pilkada dilaksanakan setelah Juni 2021," kata Titi.

Lanjutnya, dalam hal ini penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu perlu lebih terlibat dalam memikirkan substansi perpu. Menurutnya, dua institusi tersebut yang akan paling terdampak dan paling mengetahui keperluan teknis penundaan pilkada tersebut.

"Perlu kiranya inisiatif lebih atau proaktif dari Penyelenggara pemilu, bahkan berani menjadi leading sector (dalam penyusunan perpu)," ujarnya.
×
Berita Terbaru Update