 |
| Presiden Jokowi Widodo |
BARAKreportase.com, Jakarta - Presiden
RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa arahan kepada para Gubernur menghadapi
pandemik Virus Corona atau Covid-19, melalui konferensi video dari Istana
Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Arahan yang disampaikan oleh
Presiden Jokowi untuk menjadi fokus semua instansi pusat dan daerah, sebagai
berikut:
Pertama, keselamatan adalah yang
utama. Menurut Presiden, kesehatan adalah yang utama.
Kedua, siapkan social safety net-nya,
bantuan sosialnya.
Ketiga, dampak ekonomi dihitung
betul sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada.
Terkait kebijakan lockdown,
Presiden menyampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan
kedisiplinan, yang berbeda-beda, sehingga Pemerintah tidak memilih langkah itu
dan hal tersebut sudah dipelajari.
“Saya memiliki analisa-analisa
seperti ini dari semua negara, ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka
melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian luar
Negeri lewat Dubes-Dubes yang ada terus kita pantau setiap hari,” ujar
Presiden.
Untuk itu, Presiden menyampaikan
di Indonesia yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman dan
jika itu bisa dilakukan, maka akan bisa mencegah penyebaran Covid-19 ini.
Meski, Presiden meyakini hal itu
membutuhkan sebuah kedisplinan dan ketegasan yang kuat sehingga jangan sampai
yang sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan maupun ada
yang sudah diisolasi masih beli handphone dan belanja di pasar.
“Saya kira kedisiplinan untuk
mengisolasi itu yang paling penting, partial isolated; mengisolasi sebuah RW,
mengisolasi sebuah kelurahan penting, tetapi betul-betul dengan sebuah
kedisiplinan yang kuat,” imbuh Presiden.
Kalau hal ini bisa dilakukan,
Presiden meyakini bahwa skenario yang telah dipilih akan memberikan hasil yang
baik. Ia juga menambahkan akan mengumumkan mengenai mitigasi dari dampak
ekonomi terhadap masyarakat yang perlu disampaikan juga kepada para Gubernur.
“Saya perintahkan ini kepada
semua Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota agar memangkas rencana belanja
yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD,” katanya.
Menurut Presiden,
anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja-belanja lain
yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas karena
kondisi fiskal sekarang ini bukan kondisi yang enteng.
Kemudian, Presiden melakukan refocussing
kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan
Covid-19, baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi
isu-isu ekonomi.
“Landasan hukumnya sudah jelas,
minggu yang lalu hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, telah saya tanda tangani
Inpres Nomor 4 Tahun 2020 untuk refocussing dan realokasi anggaran,” tambah
Presiden.
Sekali lagi, Presiden
mengingatkan bahwa bukan hanya penanganan kesehatan untuk masyarakat, tetapi
juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan-bantuan sosial.
Pada kesempatan itu, Presiden
juga mengingatkan kepada provinsi dan daerah beberapa hal, yakni:
Satu, melihat betul ketersediaan
bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Dua, dilihat betul keadaan para buruh, terutama para pekerjaan harian, petani, nelayan dan juga ini yang kena dampak terlebih dahulu para pelaku usaha mikro, usaha kecil, agar diusahakan agar daya belinya tetap terjaga dan bisa tetap beraktivitas dalam berproduksi.
“Oleh sebab itu, setiap
kegiatan-kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota tolong diarahkan
agar program-program itu bisa semuanya menjadi program Padat Karya Tunai. Ini
untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” tandas Presiden. (red)
